Didalam berbagai kesempatan,Presiden Joko Widodo mengajak elite politik untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat bagaimana berdemokrasi secara benar. Berikut rangkuman wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun di Istana Bogor, Rabu (24/5).
Bapak telah melakukan lima pertemuan, yaitu dengan ulama, pimpinan media, lalu di Natuna, BPK, dan dengan FKUB di Istana Bogor. Bapak bicara soal kebinekaan, radikalisme, dan antikeberagaman yang membuat riuh rendah. Nada Bapak agak tinggi. Seberapa alert-nya Bapak soal ini?
Jadi begini. Dalam 6-8 bulan ini kita dihadapkan pada situasi yang menyebabkan masyarakat ter-framing dalam jebakan saling menjelekkan, saling memfitnah, dan melupakan kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Energi kita dan tabung-an energi kita habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Apakah ini mau diteruskan? Saya sampaikan hal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara sudah final. UUD 1945, kebinekaan, dan NKRI, semua sudah final.
Bapak katakan 6-8 bulan terakhir kita bicara itu.
Ini kan rentetan dari pilkada, baik untuk bupati/wali kota maupun gubernur. Setelah pilkada selesai mestinya sudah, tetapi saya lihat kok diteruskan.
Siapa yang terus-teruskan ini?
Banyak sekali yang ingin ini berlanjut karena kepentingan politik dan bisnis yang terganggu. Kita ingin masyarakat lebih dewasa menyikapi. Ini urusan politik atau ada kepentingan yang menunggangi. Kepentingan untuk negara harus dibeda-bedakan. Saya melihat masyarakat semakin dewasa dan matang dengan semua peristiwa ini.
Saya tertarik ketika (Bapak) bertemu pemimpin media. Pada saat itu untuk pertama kali Bapak sebut kata gebuk.
Kita tahu semuanya diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat, bebas berkumpul maupun berdemonstrasi. Ya, kalau sudah keluar dari aturan hukum, kata yang paling tepat ya digebuk, apalagi yang anti-Pancasila. Apalagi yang intoleran, apalagi yang radikal. Ya, enggak ada kata lain selain digebuk. Kalau nanti saya ngomong dijewer, waduh presidennya enggak tegas. Intinya digebuk, ya digebuk.
Bapak concern terhadap hal ini?
Karena itu sangat fundamental. Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika itu fundamental. Kalau orang berani mencoba mengganti itu, menggeser itu, kata yang tepat hanya digebuk, ditendang.
Apakah berhubungan dengan HTI dan isu kebangkitan PKI?
Kita tidak bicara nama organisasi. Namun, kalau jelas bertentangan dengan hal yang sangat fundamental, tidak ada kata lain. Menurut saya, PKI, itu lebih jelas lagi kan. Tap MPR jelas melarang. Kok, ada yang menyampaikan PKI bangkit lagi? Kalau tidak ada ketegasan dan kita biarkan, negara kita mau ke mana?
Bapak mendapatkan support dari militer dan kepolisian untuk menggebuk ormas seperti itu?
Saya bekerja atas dasar amanat konstitusi dan kehendak rakyat. Kalau konstitusi kita jelas seperti itu dan ada yang ingin main di hal fundamental seperti itu, ya menurut saya jangan diteruskan. Untuk hal fundamental dan prinsip, kita harus tegas.
