Warga Negara RRT Mendominasi WNA Yang Tinggal Di Kalsel

0
231

Banjarmasin,WTOL – Dari 483 Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal di Kalimantan Selatan saat ini, 253 orang diantaranya ialah Warga Negara RRT

Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan,Dodi Karnida, pada Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Hotel Mercure Banjarmasin,Kamis (2/8) mengatakan,jumlah tersebut adalah WNA yang melakukan transaksi di Kantor Imigrasi Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Batulicin.

“Mereka terdiri atas 8 orang pemegang Izin Kunjungan maksimal 180 hari, 244 orang pemegang Izin Tinggal Terbatas 1 tahun dan 1 orang pemegang Izin Tinggal Tetap,”jelas Dodi

Dodi menambahkan,WNA tersebut adalah yang mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, mengajukan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Sosialisasi Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Disnaker Provinsi Kalsel,Ir. H. Sugian Noorbah MP,dengan narasumber diantaranya ialah Hadi Saputra (Mantan Kasubdit RPTKA dan IMTA Sektor Jasa-Kemenaker) dan Ali Chaidar (Kasi IMTA Sektor Jasa) Kementerian Tenaga Kerja.

Peserta kegiatan antara lain dari 15 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota serta 35 orang perwakilan dari perusahaan-perusahaan di Kalimantan Selatan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Perpres Nomor 20 ini diterbitkan dengan latar belakang tertinggalnya daya saing Indonesia di percaturan investasi dunia sehubungan dengan rangkain birokrasinya yang masih panjang sehingga Indonesia berada di urutan ke 72 dari 190 negara dan ini jauh di bawah Singapura di peringkat 2, Malaysia 24, Thailand 26, Brunei 56 dan Vietnam 68.

Perpres ini telah dilakukan penyederhaan proses permohonan dan di dalam proses permohonan itu sendiri tidak dilakukan secara manual melainkan melalui sistem online yang dibangun oleh Kemenaker yang berintegrasi dengan instansi terkait lainnya seperti Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pihak keimigrasipun saat ini telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan tujuan agar para TKA maupun investornya merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia dan ini merupakan fungsi Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Al/wtol

(Sumber : Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here