(Video) Bupati Sampaikan Jawaban Terhadap Fraksi ,LPJ APBD 2018

0
50

Batulicin,Wtol- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten tanah Bumbu (Kab Tanbu) menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Bupati Tanbu terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, Rabu (19/6/2019)di Gedung DPRD Tanbu.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H. Muh Alpiya Rakhman dihadiri Anggota DPRD Tanbu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Jajaran Pejabat Lingkup Pemkab Tanbu, BUMD dan perwakilan Instansi Vertikal dan Perbankan.
Dalam pidato tertulis Bupati Tanah Bumbu yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu H. Rooswandi Salem, menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Fraksi-Fraksi DPRD , atas masukan saran dan pertanyaan yang telah disampaikan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pemkab. Tanbu.
Dalam jawabannya, Bupati Tanah Bumbu menyampaikan sejumlah tanggapan dan penjelasan atas pertanyaan dan masukan yang disampaikan delapan Fraksi yang ada di DPRD Tanah Bumbu pada Rapat Paripurna sebelumnya.
Diawali dengan menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Nasdem yang menghendaki keberpihakan APBD lebih banyak untuk kepentingan masyarakat, Bupati menyampaikan, pada prinsipnya Pemerintah Daerah sudah mengakomodir aspirasi masyarakat dan juga pokok pikiran DPRD melalui Musrenbang tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan ditingkat Kabupaten.
Selanjutnya terhadap pemandangan Fraksi Amanat Demokrat yang mengapresiasi peningkatan sektor pendapatan yang capaiannya melebihi target yakni sebesar 110,62 persen. mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran yang tepat dan evaluasi kinerja pemerintah yang berbasis pada kinerja sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas disektor pendapatan.
Sementara itu,terhadap pemandangan Fraksi Gerakan Indonesia Raya yang menanyakan rendahnya pendapatan pajak dan retribusi parkir, Bupati berpendapat, bahwa pajak parkir yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) baru bisa dilaksanakan di Bulan Desember 2018, setelah keluarnya Perda No.4 Tahun 2018 tentang pajak parkir yang ditindak lanjuti dengan Perbup No.9 Tahun 2019, dimana Objek Parkir tersebut difokuskan di 2 Titik yaitu Kantor Perbankan dan Mini Market sehingga target tidak bisa tercapai.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menanggapi pemandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menghendaki adanya audit internal oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan semua kegiatan yang menyangkut pengunaan Anggaran Tahun 2018.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut sudah otomatis dilakukan oleh Inspektorat, sebab pemeriksaan tersebut sudah merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
Kemudian terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang menyoroti permasalahan antara perencanaan dan realisasi anggaran yang masih terjadi pada APBD Tanbu. Bupati menjelaskan, bahwa dalam melaksanakan anggaran pada APBD selalu berdasarkan pertimbangan kesesuaian antara pendapatan dan belanja.
“Perencanaan yang dibuat kadang tidak bisa memenuhi target realisasi manakala pendapatan yang diterima mengalami penurunan,” jelasnya.
Selanjutnya Bupati juga menanggapi masukan dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat yang meminta penjelasan terkait realisasi anggaran belanja bantuan sosial setelah perubahan yang belum tersalurkan, hal itu menurut Bupati, dikarenakan proses administrasi yang tidak sesuai dengan verifikasi dilapangan.
“Kebanyakan data calon penerima bantuan sudah tidak sesuai lagi dengan data yang sudah termuat dalam APBD,” ujarnya.
Terakhir Bupati menanggapi pemandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang meminta Pemerintah Daerah untuk lebih giat lagi dalam menggali potensi PADnya.
Menurut Bupati, untuk dapat menggali potensi PAD yang baru, diperlukan adanya Regulasi dan Dasar Hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, sehingga diperlukan waktu dan Proses yang lama.
Sementara potensi PAD yang ada sudah tidak dapat dipungut, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 di mana Pengelolaan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perikanan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.
“Kedepan kami akan melakukan proses regulasi untuk potensi PAD dari beberapa sektor, kami berharap dukungan DPRD dalam rangka penetapan regulasinya,” katanya. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here