Travel Umrah & Haji Di Kalsel,Keluhkan Adanya Biaya Visa Progresif

0
369

Banjarmasin,WTOL – Sejumlah biro jasa travel umrah dan haji di Kalsel,mengeluhkan penerbitan Visa perjalanan haji dan umrah,diantaranya pengenaan biaya visa Saudi Arabia secara progresif dan keharusan melakukan rekam biometrik bagi para pemohon visa ke Saudi Arabia

Seperti diketahui,Pemerintah Saudi Arabia sejak tahun 2017 telah mengeluarkan kebijakan tentang pengenaan biaya visa secara progresif sebesar 2.000 Riyal kepada masyarakat Indonesia baik sebagai Jamaah maupun sebagai panitia, petugas pembimbing dan ketua rombongan yang telah berulang kali melakukan perjalanan umrah.

Menanggapi hal tersebut,Dodi Karnida, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan,Senin (8/10/2018) menjelaskan,hal tersebut merupakan kewenangan suatu negara,termasuk Saudi Arabia ini.

Bahkan menurutnya,jika seseorang sudah memiliki visa, tidak secara otomatis seseorang itu akan diberikan izin masuk.

“Bisa saja orang yang telah memiliki visa pada paspornya tidak diberikan izin masuk oleh petugas imigasi di pintu masuk negara tersebut,alasannya demi kedaulatan negara,”jelasnya

Dodi menambahkan,negara tersebut juga tidak diwajibkan untuk memberikan alasan yang jelas. Cukup misalnya dengan menyatakan kehadirannya tidak diharapkan di negara tersebut,”tambahnya.

Bukan hanya itu saja, beban baru yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia juga adalah ketentuan yang mulai berlaku pada tanggal 24 September yg lalu, yaitu bagi semua pemohon visa umroh, haji, kerja dan lainnya harus melakukan rekam biometrik atau pengambilan foto retina mata dan perekaman sidik jari secara langsung di perusahaan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Saudi yaitu VFS/Tasheel yang saat ini kantor perwakilannya baru ada di 34 titik,di Indonesia seperti di Jakarta, Surabaya dan Makassar.

“Di Kalimantan Selatan,yang memiliki banyak Calon Jamaah umrah dan haji, belum ada kantor Tasheel ini, maka para calon pemohon visa ini harus datang ke tempat-tempat Tasheel tersebut,dan ini tentu menimbulkan biaya baru akomodasi dan transportasi dan biaya ini belum termasuk biaya rekam biometriknya itu sendiri,jelasnya

Meski demikian,Dodi meyakini pemerintah pasti akan memperjuangkan kepentingan umat untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat ini.

Selama ini juga pemerintah selalu berinovasi untuk meringankan beban masyarakat seperti yang sedang dirintis oleh jajaran Imigrasi dan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong yaitu berupa rencana pendirian Unit Kerja Kantor (UKK) Imigasi Banjarmasin di Tanjung yang tidak lain untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian terhadap masyarakat
sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Kanim Banjarmasin, Kanim Batulicin maupun Unit Layananan Paspor (ULP) Kanim Banjarmasin di Barabai.

*Dd/wtol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here