Kemenkumham Kalsel Dukung Kabupaten/Kota Layak Anak

0
94
Banjarbaru,Wtol — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
Kepala Kantor Wilayah, selaku anggota Gugus Tugas pengembangan Kabupten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Provinsi,melalui Kepala Bidang HAM, Rosita Amperawati mengungkapkan,tingginya kasus perceraian maupun kematian Ibu hamil merupakan salah satu dampak dari terjadinya pernikahan anak usia dini yang harus menjadi perhatian bersama mengingat hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan menjadi tidak terpenuhi
“Untuk itu kita telah melakukan diseminasi atau sosialisasi di Kabupaten/Kota di Kalsel terkait pentingnya perlindungan anak terhadap perkawinan usia dini sebagai perlindungan hak-hak anak atau pemenuhan HAM anak, “katanya dalam Rapat persamaan persepsi tentang KLA dan penguatan Rencana Aksi Daerah (RAK) Provinsi Layak Anak,Selasa (30/04/19) di ruang rapat Aberani Sulaiman Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.
Kemenkumham Kalsel selaku anggota gugus tugas KLA tingkat provinsi mempunyai tugas pokok memberikan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak,melalui monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangan KLA memuat konsep dasar dan tahapan pengembangan, indikator KLA meliputi ,pemenuhan hak-hak anak dalam hak sipil dan kebebasan,lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
Selain itu hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.
Sementara itu,Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, Abdul Haris,selaku pengarah gugus tugas KLA tingkat Provinsi,mengatakan,perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi bangsa kedepan
” Anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan, tentunya kita tidak ingin memberikan kepada yang belum siap, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak,”pungkasnya
Gugus tugas KLA Tingkat provinsi Kalimantan Selatan beranggotakan 26 orang terdiri dari Dinas, Instansi dan Lembaga.
Wtol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here