Pemkot Banjarmasin Raih Zona Hijau Penilaian Aksi HAM 2019 Kemenkumham Kalsel.

0
234
Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin meraih zona hijau Penilaian Aksi HAM 2019 Kemenkumham Kalsel.
Hasil tersebut berdasarkan laporan bulan ke-6 yang disampaikan dalam rakor Isian data bulan sembilan terkait penilaian Aksi HAM Tahun 2019 di Kantor Walikota Banjarmasin,Senin (30/19)
Rakor diikuti 19 orang pejabat administrator dan pengawas dilingkungan SKPD Kota Banjarmasin,dalam rangka koordinasi dengan SKPD terkait, yang menangani Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Banjarmasin.
“Kita berharap tentu pada laporan bulan ke-9 juga akan sama meraih zona hijau,” ungkap Rosita Amperawati,Kabid HAM Kalsel, dalam rakor tersebut.
Baca Juga : Peringati Hari Anak Nasional 2019, Pemkab Tanbu Kampanyekan Hak Anak Mendapat Pendidikan Terbaik
Baca Juga : Anak PAUD dan TK Ikuti Lomba Mewarnai Meriahkan Hari Anak Nasional 2019
RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
Dalam dokumen tersebut berdasarkan aksi HAM yang dilaksanakan di daerah yang dilaporkan oleh masing-masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Banjarmasin.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sosial, Gazi Ahmadi dalam sambutannya menyampaikan,rekapitulasi isian data pendukung capaian aksi HAM Tahun 2019 bulan ke-9 akan dilaporkan kepada walikota dan akan dijadwalkan untuk  bertatap muka dengan para pimpinan SKPD terkait.
” Kita akan mendengarkan masukan dan saran dari SKPD terkait untuk direkomendasikan sebagai data dukung tambahan,”ungkapnya sekaligus membuka rapat tersebut.
Baca Juga : Dana Hibah Pilkada Tanbu 2020 Capai 36,5 Milyar.
Baca Juga : Siswa Siswi SLB Tanbu Tampilkan Tari Di Hari Anak Nasional
Kepala Bidang HAM Kalsel, Rosita Amperawati mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka mendorong partisipasi para SKPD dalam melengkapi rekapitulasi isian data dukung capaian aksi HAM
“Tahun 2019 oleh Pemkot Banjarmasin,capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2019 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan akan diintegrasikan dengan capaian Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab Kementerian dan Lembaga sebagai bagian dari capaian Aksi HAM nasional,” jelasnya
Tambahnya lagi hasil tersebut selanjutnya alan dilaporkan kepada Presiden untuk dipublikasikan.
“Hal ini sesuai dengam ketentuan peraturan perundang-undangan,” Pasal 3 Perpres tersebut, dimana para menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM sesuai dengan kewenangan masing-masing,”pungkasnya
*hamkumkalsel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here