Pemerintah Pusat Tertarik Dengan Kerjasama Berkelanjutan Pemkab Tanbu dan CSR Perusahaan

0
214

Batulicin,WTOL – Pembangunan infrastruktur pemukiman yang melibatkan CSR perusahaan secara berkelanjutan menjadi perhatian Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya.

Meski itu, besarnya peran swasta di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi alasan Pemerintah pusat untuk melihat sejauhmana kerjasama itu dibangun.
Melalui kerjasama berkelanjutan ini Pemerintah Daerah akan diuntungkan akibat dari keterbatasan anggaran dalam rencana meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pemukiman yang diharapkan masyarakat.

Hal ini dikatakan Kepala Bappeda Rahmadi usai pertemuan kerjasama multi pihak CSR kegiatan Cipta Karya di Kabupaten Tanah Bumbu Jumat (10/08/17) di Aula Bappeda, Gunung Tinggi.
Melanjutkan kata pihak Dirjen Cipta Karya itu,

Rahmadi mengungkapkan, bahwa dimata Pemerintah pusat hal itu adalah sesuatu yang menarik. Sebab peluang untuk bekerjsama dengan CSR secara berkelanjutan selama ini belum pernah ada.
Sementara ini paparnya, CSR masih berjalan sendiri tanpa terkoordinasi dan hanya sebatas jangka pendek. Kedepannya diharapkan akan mengarah ke perencanaan pola jangka panjang.

“Keuntungan lainnya CSR perusahaan tidak hanya membangun output saja tapi bagaimana membina masyarakatnya hingga bisa berkembang menjadi berhasil guna,” jelasnya.
Sebagai bukti katanya, Tanah Bumbu sudah melakukan kerjasama berkelanjutan antara CSR perusahaan setempat yakni PT. BIB dengan Bpspam.

Dia menambahkan, terkait peran CSR itu maka RPJMD dan RKPD akan menjadi bahan informasi yang diberikan kepada CSR perusahaan.
“RPJM dan RKPD akan kita informasikan sampai dengan hasil Musrenbang mulai tingkat desa sampai ke kecamatan kepada pihak CSR terkait upaya memenuhi harapan masyarakat melalui perencanaan pembangunan jangka panjang,”sebutnya.

Menurutnya, dalam Musrenbang banyak usulan yang masuk namun tidak semuanya dapat Pemerintah biayai. Sebagai contoh pembangunan Pamsimas, daerah hanya mampu membiayai kurangdari 10% kegiatan yang diusulkan. Selain tambahan dari Pemerintah pusat yang membiayai sekitar 15% sampai 20%nya .

“Artinya hampi 70 persen lebih tidak bisa dibiayai, maka itu kita minta dukungan dari CSR guna menambah pendanaan agar target akses 100% air bersih bagi masyarakat itu, di 2019 bisa tercapai”pungkasnya. (win/mc/wtol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here