Pemdes Bayansari Tepis Pemberitaan Terkait SHM Aset Desa Yang Diklaim Warganya

0
198
Kepala Desa Bayansari, Atum memberikan keterangan terkait pemberitaan klaim sepihak SHM Aset Milik Desa, Jum'at (24/12/21).
Batulicin,Wartatanbu.co.id – Pemerintah Desa Bayansari, Kecamatan Angsana Tanah Bumbu memberikan klarifikasi menanggapi pemberitaan di media yang menyebutkan pemerintah desa telah menyimpan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepunyaan warga.
Kepala Desa Bayansari, Atum menegaskan, Pemerintah Desa Bayansari tidak pernah melakukan hal itu sebagaimana yang diberitakan.
“Tidak benar, bahwa pemerintah desa menggelapkan atau menyimpan SHM seperti yang diberitakan itu,” tegas Kades, dalam rapat konsolidasi dengan seluruh satuan kerja perangkat desa, Jum’at (24/12/21).
Rapat konsolidasi dihadiri sejumlah RT, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan juga sejumlah tokoh masyarakat di Aula Pertemuan Desa Bayansari.
Atum menjelaskan, setelah dilakukan penelusuran bersama, SHM yang disimpan oleh pemerintah desa sejak 2017 silam bukanlah milik pribadi atau golongan, melainkan aset desa yang peruntukannya untuk membangun desa baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.
“Sejak awal sebelum melakukan sertifkasi PTSL, telah disepakati bersama bahwa tanah restan yang ada di desa akan dibuat sertifikat dengan meminjam nama RT, BPD, tokoh masyarakat dan tim sertifikasi desa sebagai aset desa dengan tujuan memperjuangakan agar aset desa bisa berkelanjutan untuk anak cucu di kemudian hari,” tambahnya.
Terkait keberadaan SHM yang dimaksud, Kades tak menampik, bahwa memang benar dalam sertifikat yang disimpan itu atas nama masyarakat, tetapi kalau dipelajari runutannya sejak awal, maka pada dasarnya nama-nama yang dipinjam dalam sertifikat tersebut tidak memiliki tanah.
Menyikapi informasi itu, Atum mengajak kepada seluruh komponen pemerintahan desa pada semua tingkatan agar bersama-sama dalam melaksanakan program pembangunan melakukan konsolidasi sebagai upaya menyatukan hubungan dua kelompok atau lebih, sehingga terbentuk satu-kesatuan yang utuh dan solid.
Kades juga meminta kepada seluruh masyarakat Desa Bayansari agar saling memahami dan menghargai jika ada persoalan yang bersumber dari manapun atau dari warga.
Oleh karenanya dirinya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar menahan diri dan turut andil  mencari solusi serta menciptakan suasana yang kondusif.
“Mari persoalan ini kita sikapi bersama dengan kepala dingin. Kita musyawarahkan untuk mencari solusinya, agar menghasilkan keputusan yang terbaik untuk seluruh warga Desa Bayansari,” pinta Atum.
Sementara itu, Ketua RT 01, Yudo membenarkan bahwa tanah aset desa yang dipersoalkan tersebut memang adalah menjadi hak semua warga.
” Tanah itu adalah aset desa yang hasilnya untuk keperluan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa,”terang Yudo.
Dikatakannya, dalam persoalan ini ia bersama dengan Ketua RT lainnya dan juga masyarakat sudah sepakat bahwa peminjaman nama SHM untuk tanah aset desa hanya semata-mata menjadi jembatan.
“Namanya aset desa, ya harus kita jaga dan kita pertahankan. Karena aset desa harus dirasakan seluruh masyarakat,” tambah Yudo.
Hal tersebut sesuai hasil kesepatakan bersama yang tertuang dalam berita acara Verifikasi dan Validasi Aset Desa Bayansari pada 01 Juni 2021 lalu dengan agenda pembahasan tindaklanjut Berita Acara tanggal 11 September 2017.
Dalam kesepakatan itu disebutkan, bahwa nama-nama yang dipinjam sebagai atas nama sertifikat tanah aset Desa Bayansari yang dipimpin Kades, atum dengan narasumber Ketua BPD dan Tim Sertifikasi Desa menetapkan dua poin.
Pertama, nama-nama yang dipinjam untuk pembuatan sertifikat aset desa menyatakan bersedia secara ikhlas dan tidak akan menuntut baik secara pribadi maupun dari keturunannya.
Terkait nama-nama yang dipinjamkan tersebut dengan secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun saat menandatangani surat pernyataan pinjam nama untuk pembuatan sertifikat aset desa.
Kedua, peserta musyawarah bersepakat, nama yang dipinjam tersebut membenarkan dan mengakui bahwa tanah aset desa tersebut murni milik desa dan bukan milik yang dipinjam namanya ataupun dikerjasamakan oleh pihak manapun.
Melihat persoalan ini, kata dia, sudah saatnya warga Desa Bayansari itu mengetahui serta memahami apa itu aset desa dan apa saja fungsinya.
Dengan demikian akan memahami manfaat yang dirasakan selama ini, sehingga bisa meminimalisir munculnya persoalan yang terjadi di desanya.
Pertemuan yang diselingi pembagian gaji ke-13 kepada seluruh satuan kerja yang ada. (Wtol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here