Over Kapasitas Lapas Di Kalsel,Kembali Jadi Sorotan Komisi III DPR RI

0
248
Banjarmasin,WTOL – Dalam pertemuan Tim Komisi III DPR RI bersama jajaran Kemenkumham Kalsel membahas sejumlah isu penting terkait penegakan hukum di Kalsel, satu diantaranya yakni persoalan over kapasitas sejumlah Lapas di Kalsel.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri,Rabu (19/12) pagi tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan, Ferdinand Siagian,Kepala Divisi Administrasi Edy MS Hidayat, Kepala Divisi Imigrasi Dodi KH Atmaja, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subianta Mandala para Pejabat Administrator dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi Se-kalsel.
Pembahasan over kapasitas Lapas ini menjadi perhatian khusus para anggota DPR RI,terutama mengenai penyerapan anggaran Tahun 2018 dan rencana kerja anggaran Tahun 2019 yang menjadi bahan Dewan untuk turut mendorong mengingat skala prioritas terutama penanganan overkapasitas penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kalsel.
Permasalahan overkapasitas Lapas ini berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban, selain itu optimalisasi pembinaan akan berjalan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi
“Tingginya resiko para petugas terhadap keamanan ,seperti insiden penyiraman air keras yang dialami Kepala Divisi Pemasyarakatan oleh orang tidak dikenal beberapa waktu lalu,dimana seluruh proses pemeriksaan dan tingkat penyidikan dengan Kepolisian.Kami berharap kasus ini segera terungkap atau ditetapkan tersangkanya sehingga motifnya diketahui mengingat sudah tepat 1 bulan kejadian berlalu.” Kata Kepala Kanwil, Ferdinand kepada Ketua Tim Komisi III, H.Desmond J Mahesa saat pertemuan berlangsung.

Sementara itu para para anggota Tim dari Komisi III secara bergantian melakukan tanya jawab kepada mitra pemerintah yaitu instansi penegak hukum diantaranya Kemenkumham Kalsel.
Adapun yang menjadi pertanyaan seputar pengawasan orang asing, overkapasitas, dan penyalahgunaan narkoba serta penanggulangan.
Sementara pada bidang Keimigrasian kebijakan Kemenkumham akan lebih banyak penekanannya kepada Kordinasi dan Kolaborasi seperti dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing.
Kunjungan kerja anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Kalsel ini masa reses persidangan II tahun sidang 2018-2019.
Hms kwl/wtol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here