Meninjau Kembali Tata Kelola Aset Tetap Pada Dinas Kesehatan Kab Tanbu.

0
65
Oleh : Dewi Rosidah
Jurusan Akuntansi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis,UMM
Tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tanah Bumbu telah dilaksanakan dengan cukup baik.
Hal itu tidak lain karena telah terselenggaranya pada setiap tahapan tata kelola yang telah melalui proses dan tahapan yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan sampai dengan Pengawasan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independen dan wajar.
Namun,terlepas dari itu semua, masih ditemui sejumlah kendala dalam  penyelenggaraan tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
Beberapa kendala tersebut,antara lain, pertama masih terdapat ketidaksamaan pencatatan di Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan pelaksanaan di lapangan.
Dalam pengelolaan tata kelola aset tetap berupa bangunan tersebut seringkali juga terdapat ketidaksesuain kondisi dan data pada Kartu Inventaris Barang dengan kondisi dilapangan.
Solusi untuk kendala tersebut yaitu dengan cara melakukan rekonsialisasi (proses pencocokan pencatatan dengan deadaan kondisi di Lapangan). Pihak pengurus barang dapat melakukan pencocokan data antara data yang tercantum di dalam KIB dengan data kondisi dilapangan.
Rekonsialissasi dapat dilakukan berkala 3 bulan sekali. Dengan proses ini diharapkan pencatatan di KIB dengan kenyataan dilapangan memiliki kesamaan data.
Kendala berikutnya ialah kendala aset tetap berupa tanah, dimana aset tanah yang berstatus pinjam pakai namun namun tercatat sebagai aset Desa.
Seperti contoh bangunan Posko Kesehatan Desa dimana Mana Posko tersebut menempati status tanah pinjam pakai.
Sedangkan di lain pihak, ada desa  yang mengakui bahwa tanah tersebut hak milik Desa. Solusi untuk kendala Aset tanah ialah dengan cara Pemerintah menghibahkan Tanah tersebut kepada Desa.
Penyerahan tanah melalui Hibah Kepada Desa ini diatus dalam Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Rel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here