Inspektorat Masih Temukan Desa Yang Belum Punya Pengelola Barang dan Jasa

0
123
Batulicin – Inspektorat daerah Kabupaten Tanah Bumbu menemukan masih adanya desa yang belum mencatatkan administrasi pengelolaan barang dan jasa karena belum memiliki tim pengelola barang dan jasa.
Hal tersebut menjadi kendala tim inspektorat saat melakukan pemeriksaan bagi aparat desa saat dilakukan pengecekan dan pembinaan terkait dengan kemajuan kegiatan desa.
“Tim sering menemukan pelaksana kegiatan yang melaksanakan kegiatan tanpa membuat laporan,” terang Inspektur Inspektorat Daerah Tanah Bumbu melalui Auditor Inspektorat, Yuhaidir di Batulicin.
Hal yang sama juga terjadi dalam pengelolaan aset dimana tidak ada petugas khusus yang mengelolanya.
“Jadi banyak aset yang berasal dari APBDES, APD dan dana hibah yang tidak tercatat sehingga banyak aset tidak diketahui keberadaannya,” inbuhnya.
Tim pengelola biasanya terdiri dari tokoh desa maupun lembaga masyarakat desa tanpa adanya unsur aparat desa.
“Tim pengelola ini bertugas memeriksa hasil tugas yang telah dilaksanakan oleh desa,”
Ia mengatakan,pihak inspektorat terus memberikan bimbingan dan pengawasan untuk pihak yang belum bisa mengerjakan laporan administrasi dengan baik.
Selain itu pembinaan juga dilakukan Inspektorat untuk penyetoran dana ke kas negara termasuk pajak negara.
“SPJ itu harus dibukukan terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan,”tandasnya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah melakukan pengawasan dan pembinaan yakni administrasi desa, keuangan desa dan aset desa.
Dalan 3 tahun terakhir ini sudah selesai melakukan pemeriksaan desa sekitar 25% yang sudah dianggap bagus pengelolaan administrasinya.
Sisanya 75% masih terdapat pengelolaan administrasi yang kurang maupun tidak sesuai yaitu karena ketidaktahuan SDM dalam pengelolaan administrasi.
Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar melalui Inspektorat Daerah akan memberi kan izin bagi petugas untuk melakukan pembelajaran bagi perangkat desa dengan salah satu syaratnya yaitu tidak pernah melanggar disiplin.
Bupati juga menginginkan semua aparat desa minimal berpendidikan S1 dengan catatan sistemnya bergiliran bergantung dengan kemampuan desa.
Inspektorat Daerah Tanah Bumbu berharap, seluruh kepala desa di Kabupaten Tanah Bumbu agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan mengelola keuangan di desa sesuai dengan aturan yakni Permendagri nomer 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset serta pengadaan barang dan jasa desa di Peraturan Bupati nomer 42 tahun 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here