Hingga Agustus 2019,P2TP2A Tanbu Telah Tangani 5 Kasus Kekerasan Anak

0
71
Batulicin,WToL – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab Tanah Bumbu/UPTD PPA, hingga Agustus 2019 telah menerima 7 laporan pengaduan kasus kekerasan ,5 diantaranya merupakan kasus kekerasan terhadap anak
Hal tersebut di ungkap Kepala Dinas KBP3A Tanbu, Narni,SKM,M Kes,melalui Kasi Perlindungan Anak, Rusdiati,SH,kepada wartatanbu.co.id,Selasa (27/08/19)
“Sampai dengan Agustus 2019 ini ada 7 kasus kekerasan,diantaranya ada  5 kasus korban kekerasan terhadap anak yang meliputi pelecehan seksual, penculikan dan pengeroyokan,” ungkapnya
Selain itu tambahnya, ada juga kasus korban kekerasan terhadap perempuan (KDRT) dan kasus Perebutan anak.
Baca Juga : DKBP3A Berikan Pembinaan P2WKSS Di Desa Dukuh Rejo
Menurutnya,dari jumlah penanganan kasus kekerasan yang ada,kekerasan terhadap anak memang masih menjadi kasus kekerasan tertinggi yang ditangani P2TP2A Kabupaten Tanah Bumbu hingga agustus 2019.
“Itu jumlah dari laporan atau pengaduan dari masyarakat,kemungkinan masih ada kasus serupa yang tidak dilaporkan masyarakat,”imbuhnya
Karena itu dirinya meminta kepada masyarakat yang mengetahui atau mengalami tindakan kekerasan agar melaporkan ke P2TP2A agar segera mendapatkan penanganan.
Baca Juga : Inilah 5 Perempuan Anggota DPRD Tanbu Periode 2019-2024
Menurutnya lagi,dibandingkan 2018 lalu, jumlah laporan kekerasan terhadap anak ini mengalami peningkatan di 2019.
“Penyebabnya selain kurangnya pengawasan oleh orangtua ataupun keluarga,kekerasan terhadap anak juga di pengaruhi faktor lingkungan yang tidak aman,”ungkapnya.
Sementara itu selain penanganan sejumlah kasus kekerasan,P2TP2A di tahun 2019 juga memberikan pendampingan dalam penyelesaian terhadap kasus perselisihanpaham rumah tangga.
” Pemberian Layanan konseling bagi anak korban kekerasan dan pendampingan diversi anak berhadapan dengan hukum,”tambah Rusdiati
Namun pelayanan yang diberikan ini,bukannya tanpa kendala,ia menyebutkan,salah satunya terkait jumlah personil yang dinilai masih minim dan perlu penambahan personel
” Yang sangat kita butuhkan adalah tenaga ahli seperti konselor/psikolog dan pekerja sosial, rekrutmennya sendiri  melalui penerimaan CPNS dengan pendidikan minimal S1 jurusan Hukum, Psikolog, Sosial dan Politik atau sosiologi,” jelasnya
Baca Juga : Harapan Bupati Atas Pelantikan 35 Anggota DPRD Tanbu 2019-2024
Diharapkan dengan adanya pelayanan terhadap perempuan/anak korban kekerasan yang dilakukan oleh DKBP3A ini dapat memberikan peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Komitmen Pemerintah daerah dalam membangun kerjasama dengan seluruh instansi vertikal dan semua perangkat daerah dalam hal pelayanan pengaduan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak.
*wtol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here