DPRD Tanbu Bahas Raperda Pelaksanaan Aktivitas Keagamaan dan Aliran Kepercayaan di Tanah Bumbu

0
104

Tanah Bumbu – Pemandangan umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Eksekutif tentang Pelaksanaan Aktivitas Keagamaan dan Aliran Kepercayaan di Tanah Bumbu, berlangsung di ruang rapat paripurna ,pada Senin (09/07) pagi

Rapat dipimpin  Ketua DPRD H. Supiansyah,ZA,SE,MH didampingi wakil ketua HM. Alpiya Rakhman,SE,MM,semenatra dari pemerintah daerah diwakili oleh H. Alpiyan Asisten II SetdaKab.Tanbu.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya M.Syaripuddin ,menanyakan pemberlakukan raperda tersebut,jika memang raperda tersebut diberlakukan untuk semua agama ,maka sebaiknya pembahasan mengenai raperda ini melibatkan semua pihak yang terkait yang ada di Tanah Bumbu.

Sementara itu Fraksi PKB melalui juru bicaranya M. Haris Fadillah , meminta Pemerintah daerah  melakukan pendataan dan pengawasan terhadap ajaran atau faham yang dapat meresahkan masyarakat karena diindikasikan menyimpang atau sesat.

“Jika memang benar ada yang menyimpang, kami minta pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan kembali ke pokok ajaran agama, “kata Haris Fadillah.

Baca juga : Gema Shalawat Bersama Habib Syech Di Kawasan Pantai Angsana

Hal serupa juga disampaikan Fraksi Gerindra melalui H.M. Aini,SP,M.Pd sebagai juru bicaranya ,dirinya meminta agar pemerintah daerah melakukan konsultasi terlebih dahulu ke lembaga keagamaan yang sudah ada seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ia menganggap MUI sudah memiliki sistem dan instrument hukum dalam menangani setiap persoalan menyangkut kehidupan beragama. Demikian juga dengan lembaga keagamaan lainya yang sejenis agar dapat memberikan masukkan untuk lebih menyempurnakan konten raperda ini.

Sementara dari Fraksi Nasdem melalui I Ketut Mawe sebagai juru bicaranya meminta Pemda dalam Pembangunan tempat ibadah umat minoritas diharuskan sesuai dengan kesepakatan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Pemandangan Umum Fraksinya.

Fraksinya menyakini jika sesuai dengan kesepakatan yang dibuat tidak akan terjadi suatu pertentangan di antara umat Beragama , untuk itu Katanya perlu adanya silaturrahmi antara pemuka agama agar terjalin hubungan keharmonisan sesama umat beragama.

Fraksi Golongan Karya, Fraksi PPP Keadilan Sejahtera, Fraksi Amanat Demokrat dan Hanura melalui juru bicaranya masing-masing dapat menerima dan meminta untuk dibahas ketingkat pembicaraan lebih lanjut. (Relddn/mc/wtol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here