DPR RI Terima Audiensi dengan Pemkab Tanah Bumbu

0
133
Batulicin – DPR RI melalui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menerima audensi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin langsung Bupati Tanah Bumbu,Zairullah Azhar bersama Sekda Ambo Sakka, dan sejumlah Kepala SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,Selasa (21/3/2023) di Jakarta.
Audiensi dalam rangka memaparkan berbagai usulan yang bersentuhan dengan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Kedatangan Bupati bersama rombongan diterima langsung Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.
“Kami selaku aspirator rakyat yang sudah disumpah,tentunya kami siap menerima segala keluhan ditiap daerah,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI saat membuka audiensi dihadapan Kepala SKPD.
Cucun mengatakan, setelah adanya berbagai usulan ini, maka pihaknya akan menindaklanjuti lewat pleno fraksi dan nantinya akan jadi prioritas pada leading sektor terkait apa yang sudah menjadi aspirasi dari Kabupaten Tanah Bumbu.
Apalagi menurutnya, tak berapa lama lagi akan ada pembahasan APBN 2024. Maka melalui itulah aspirasinya bisa dimasukkan di kebijakan ekonomi makro, serta berbagai pokok kebijakan piskal yang akan di bahas di DPR RI.
Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar juga sempat menyinggung tekait perhatan terhadap kesejahteraan anak yatim piatu se-Indonesia.
“Kami berharap ada regulasi anggaran APBN kedepannya. Ini menyangkut ribuan anak yatim di Indonesia demi perbaikan nasib mereka se-Indonesia,” terang Ketua Fornas LKSS PSAA ini.
Selain itu, juga disampaikan terkait bendungan di Tanah Bumbu yang sudah mendapat respon dari Kementerian PUPR dan Bappenas. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu izin dari Kementerian Lingkungan Hidup..
Sektor pertanian juga disampaikan yang mana potensi pertanian di Tanah Bumbu sangat menjanjikan untuk menopang Kalimantan Selatan sebagai lumbung pangan berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara.
Beberapa hal yang menjadi pembahasan, Kepala SKPD pemkab Tanbu juga menyampaikan terkait Pegawai Perjanjian Kerja atau PPPK, persoalan kesehatan, serta anggaran program Dinas yang tidak dimasukan dalam APBN 2023 seperti Dinas PUPR penunjang program infrastruktur jalan dan jembatan serta penunjang program dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian seperti yang turut disampaikan oleh Kepala DiskominfoSP Tanbu Ardiansyah. (wn/mc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here